Paradigma Pengembangan Ekonomi dalam Pancasila

Sebelum kita masuk lebih dalam untuk memahami arti pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi, terlebih dahulu kita mengetahui arti dari paradigma itu sendiri.Dimaksudkan agar kita paham betul mengenai arti paradigma dalam kaitannya pembangunan ekonomi.Paradigma adalah diartikan seperangkat unsur bahasa yang sebagian bersifat konstan (tetap) dan yang sebagian berubah-ubah.Paradigma, juga dapat diartikan suatu gugusan sistem pemikiran atau pandangan mendasar dari para ilmuwan atas pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan.Tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan.Paradigma berkembang dan sering digunakan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi.Lalu paradigma berkembang dengan pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan.Hal dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan.

1.2 Definisi paradigma menurut para ahli

  1. MenurutThomas S. Kuhn, paradigma adalah asumsi-asumsi teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai), yang merupakan sumber hukum, metode serta cara penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri dan karakter ilmu pengetahuan tersebut. Paradigma juga dapat diartikan sebagai cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan masalah yang dianut oleh suatu masyarakat pada masa tertentu.
  2. Menurut Kaelan MS paradigma berkembang menjadi terminologi yang mempunyai arti konotasi pengertian sumber nilai, kerangka berpikir, orientasi dasar, asas, sumber, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses di dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi, maupun dalam pendidikan.

 

  • Etika Bisnis

Etika Bisnis adalah cara dimana mencakup seluruh kegiatan bisnis yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika Bisnis dapat membentuk nilai,norma, dan perilaku antara karyawan,pimpinan, dan masyarakat sekitar dalam menjalin atau membangun hubungan adil dan sehat.

Etika Bisnis Indonesia yang dapat kita sebut Etika Bisnis Pancasila mengacu pada setiap sila atau perasan-perasannya.  Syarat mutlak dapat diwujudkannya Etika Bisnis Pancasila adalah mengakui terlebih dahulu Pancasila sebagai ideologi bangsa, sehingga asas-asasnya dapat menjadi pedoman perilaku setiap individu dalam kehidupan ekonomi dan bisnis sehari-hari.Baru sesudah asas-asas Pancasila benar-benar dijadikan pedoman etika bisnis, maka praktek-praktek bisnis dapat dinilai sejalan atau tidak dengan pedoman moral sistem Ekonomi Pancasila.

  • Pancasila

Pancasila telah menjadi istilah resmi sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia, baik ditinjau dari sudut bahasa maupun dari sudut sejarah.Hai tersebut dapat dilihat secara etimologis atau secara teminologi sebagimana penjelasan berikut.

  1. Secara Etimologis

Berdasarkan asal kata, Pancasila berasal dari bahasa India, yakni bahasa Sansekerta. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila memiliki dua macam arti, yaitu Panca artinya lima, syila dengan (i) biasa (pendek) artinya sendi, alas, atau dasar, syila dengan (i) panjang artinya peraturan tingkah laku yang penting, baik, dan senonoh. Kata sila dalam bahasa Indonesia menjadi susila artinya tingkah laku baik.

  1. Secara Terminologi

Pada 1 Juni 1945, dalam sidang Badan Penyelidik Usaha- Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) perkataan Pancasila (lima asas dasar) digunakan oleh Presiden Soekarno untuk memberi nama pada lima prinsip dasar negara yang diusulkannya. Perkataan tersebut dibisikkan oleh temannya seorang ahli bahasa yang duduk disamping Soekarno, yaitu Muhammad Yamin.

2.3Pancasila berisi Nilai-Nilai Dasar

Pancasila berisi seperangkat nilai yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Nilai-nilai itu berasal dari kelima sila Pancasila yang apabila diringkas terdiri atas:

  1. Nilai Ketuhanan
  2. Nilai Kemanusiaan
  3. Nilai Persatuan
  4. Nilai Kerakyatan, dan
  5. Nilai Keadilan

Nilai-nilai Pancasila termasuk dalam tingkatan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan sekaligus mendasari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Nilai dasar bersifat fundamental dan tetap.

  • Makna Setiap Nilai Pancasila
  • Makna Ketuhanan Yang Esa

Pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanyaTuhan Yang Maha Esa.

  1. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
  2. Menciptakan sikap taat menjalankan menurut apa yang diperintahkan melalui ajaran-ajarannya
  • Mengakui dan memberikan kebebasan pada orang lain untuk memeluk agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
  1. Tidak ada paksaan dan memaksakan agama kepada orang lain
  2. Menciptakan pola hidup saling menghargai dan menghormati antar-umat beragama.
  • Makna Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
    1. Kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moraldan tuntutan hati nurani.
    2. Pengakuan dan penghormatan akan hal asasi manusia
  • Mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadilan.
  1. Mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan
  2. Memunculkan sikap tenggang rasa dan tepo selira dalam hubungan social
  • Makna Persatuan Indonesia
    1. Mengakui dan menghormati adanya perbedaan dalam masyarakatIndonesia.
    2. Menjalin kerja sama yang erat dalam wujud kebersamaan dan kegotong-royongan.
  • Kebulatan tekad bersama untuk mewujudkan persatuan bangsa.
  1. Mengutamakan kepentingan bersama di atas pribadi dan golongan
  • Makna Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
    1. Pengakuan bahwa rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan
    2. Mewujudkan demokrasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan social.
  • Pengambilan keputusan mengutamakan prinsip musyawarahmufakat.
  1. Menghormati dan menghargai keputusan yang telah dihasilkan bersama.
  2. Bertanggung jawab melaksanakan keputusan
  • Makna Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
    1. Keadilan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya
    2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
  • Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban
  1. Saling bekerja sama untuk mendapatkan keadilan

Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Bermasyarakat bertujuan untuk:

  1. Memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek.
  2. Menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
  3. Menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat.

Etika kehidupan berbangsa meliputi etika sosial dan budaya, etika pemerintahan dan politik, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, dan etika keilmuan dan disiplin kehidupan.

Dengan berpedoman pada etika kehidupan berbangsa, penyelenggara negara dan warga negara dapat bersikap dan berperilaku secara baik berdasarkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupannya.Etika kehidupan berbangsa tidak memiliki sanksi hukum, tetapi semacam kode etik yaitu pedoman etika berbangsa yang memberikan sanksi moral bagi siapa saja yang berperilaku menyimpang dari norma-norma etik tersebut.

  • Etika Bisnis Pancasila

Dunia bisnis di Indonesia terlihat telah berkembang dengan sistem dan praktek bisnis kapitalistik yang tidak etik, karena menekankan pada pengejaran keuntungan sebesar-besarnya dengan kecenderungan mengabaikan hak orang lain. Seolah bangsa ini sudah kehilangan etika dan karakter dalam berperilaku bisnis.Jikalau kapitalisme tak lagi terelakkan, bisakah kita membangun kapitalisme yang bermoral?Kita bisa menyebutnya sebagai etika bisnis Pancasila.Pancasila sebagai ideologi bangsa, sudah seharusnya menjadi pegangan bagi setiap individu dalam menjalankan perannya di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam berperilaku bisnis.Setiap individu menjadi bagian dari bisnis.Sebab, bisnis membutuhkan orang sebagai pemilik, manajer, pekerja, dan konsumen.Oleh karenanya, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membangun kembali bisnis yang beretika Pancasila.

  1. Pembahasan
  2. Ketuhanan Yang Maha Esa

Yang pertama adalah Sila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa.Diharapkan praktek-praktek bisnis di Indonesia dijalankan dengan pedoman moral Pancasila.Sejatinya, konsep tersebut sejalan dengan prinsip ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan (wants) yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya (resources) yang terbatas. Bahwa, ilmu ekonomi sebagai ilmu moral mengkaji tentang moral manusia serta cara-cara bagaimana menjaga dan meningkatkan moral individu (Alhabshi, 2007).Swasono (2005) mengungkapkan bahwa sebagai ilmu moral maka ilmu ekonomi mengenal keadilan, peduli dengan persamaan dan pemerataan, kemanusiaan, serta menghormati nilai-nilai agama.

Bila kita mendengar Pancasila khusunya sila pertama yang kita ingat adalah satu kata Ketuhanan. Konsep Ketuhanan, mengandung makna adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Konsep ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, serta menghormati kemerdekaan beragama. Dalam pembahasan diatas terdapat beberapa point makna yang terkandung dalam Sila 1 yaitu : Pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa, Menciptakan sikap taat menjalankan menurut apa yang diperintahkan melalui ajaran-ajarannya, Mengakui dan memberikan kebebasan pada orang lain untuk memeluk agama dan mengamalkan ajaran agamanya, Tidak ada paksaan dan memaksakan agama kepada orang lain,  Menciptakan pola hidup saling menghargai dan menghormati antar-umat beragama.

Dan Lalu bagimana peran Pancasila dalam perekonomian Indonesia itu sendiri? Jawabannya yaitu adalah bagaimana nilai-nilai Ketuhanan dapat diterapkan dan atau menjadi landasan utama  dalam dunia perbisnisan, yaitu bagaimana bisnis dijalankan bukan hanya keuntungan semata, yaitu juga diandalkan kepada ketakutan kepada Tuhan bilamana harus melakukan penipuan, atau kecurangan dalam dunia bisnis. Seperti yang terdapat dipoint – point diatas terutama dipoint ke-2 dan ke-4 yaitu Menciptakan sikap taat menjalankan menurut apa yang diperintahkan melalui ajaran-ajarannya dan serta Menciptakan pola hidup saling menghargai dan menghormati antar-umat beragama.

Dewasa ini banyak bisnis yang bergerak tidak dengan berlandaskan Ketuhanan dengan menerapkan perintah ajarannya dalam kegiatan berbisnisnya dan juga sangat mulai berkurangnya rasa menghargai,dan menghormati antar umat beragama, dimana hanya semata mengutamakan keuntungan semata.

  1. Keadilan yang Adil dan Beradab

Secara filosofis, pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi mengandung konsekuensi yang sangat mendasar.Artinya, setiap pelaksanaan pembangunan nasional harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila, baik sebagai makhluk individu maupun sosial.Oleh karena itu, pancasila menjadi sebuah tolak ukur atau parameter dalam setiap perilaku manusia di Indonesia.Pembangunan nasional yang terfokus pada bidang ekonomi harus dikembalikan pada hakikat manusia yang monopluralis.

Sila ke 2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” memiliki makna yaitu  tentang kesadaran sikapdanperilaku yang sesuai dengan nilai moral dan tuntutan hati nurani, tentang pengakuan dan penghormatan akan hak asasi manusia, mewujudkan kehidupan yang berkeadilan. Jika pelaksanaan pembangunan ekonomi sudah sesuai dengan sila-sila pancasila, maka tidak ada pelanggaran tentang etika bisnis yang marak terjadi mengenai pelanggaran hak asasi manusia atau yang sering disebut pada dunia bisnis adalah hak konsumen. Sebagai pelaku usaha, harus terbuka dengan para konsumen tentang apa yang menjadi efek samping sebuah produk, bagaimana cara penggunaan yang baik dan tidak menimbulkan efek samping atau bahkan korban jiwa, karena semua ini sudah berhubungan dengan hak konsumen, dimana sudah diatur oleh undang-undang yang mengatur tentang hak konsumen yaitu UU No.8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen.

Di dalam dunia nyata, bisnis yang selalu berbicara tentang efisiensi, kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, dan pelayanan yang terbaik, sepertinya lebih kesulitan untuk mencapai cita-cita dari perusahaan.Dalam hal ini bukan berarti bisnis mengesampingkan nilai-nilai keadilan.Hanya ada perbedaan sederhana namun sifatnya mendasar. Bisnis berbicara memandang sesuatu berdasarkan tujuan utama dan manfaatnya, bisnis yang adil berbicara tentang  ideal. Dalam bisnis mengejar persaingan demi keuntungan, namun bisnis yang adil sejalan dengan norma-norma keadilan bagi semuanya.

Banyak  perusahaan meyakini bahwa prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang memiliki etika,  artinya bisnis yang dijalankan dengan menaati aturan-aturan atau kaidah-kaidah etika sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.  Ketika suatu perusahaan tidak melakukan kegiatannya sesuai dengan norma, aturan dan etika maka akan mendapatkan citra yang buruk di masyarakat, cepat atau lambat akan merugikan perusahaan itu sendiri.  Tetapi bisnis yang selalu mengedepankan keuntungan juga banyak terjadi di negara kita, dimana hak konsumen sudah tidak diperhatikan lagi , yang terpenting seberapa banyak profit yang dapat di dapatkan oleh perusahaan walau bisnis tersebut sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada.

 

  • Persatuan Indonesia

Dalam pancasila terdapat hal yaitu dasar, cara, tujuan ( Sofian Munawar Asgart) yang bisa menjadi pegangan dan panduan untuk menggerakkan ekonomi dan bisnis bangsa ini makin berkembang dan maju. Dimana bisnis/ekonomi harus miliki ruh/nilai tertinggi diatas alasan uang dan keuntungan, yaitu tegaknya moral/etika dan bagian perjalanan ibadah kita sebagai makhluk Tuhan.

Sila ke-3 yang berbunyi demikian “Persatuan Indonesia”.  Sila tersebut  mengajarkan mengenai pentingnya nasionalisme, ideologi lokal, dan kemitraan/ bersinergi. Salah satu cara menghadapi pasar global,serangan produk asing adalah dengan memperkuat basis sinergi dan nasionalisme kita. Melalui idiologi mencintai produk dalam negeri, mengoptimlkan sumber daya sendiri.Ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi terutama dalam menjalankan etika bisnis.Setiap negara tentu selalu mengedepankan kepentingan nasional, dan karena itu konsep nasionalisme ekonomi bisa ditemukan di negara mana pun. Upaya mendorong konsumsi produk nasional ini juga banyak dilakukan di negara-negara lain, termasuk di Indonesia. Penerapan nasionalisme ekonomi yang kurang tepat justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya tidak sejalan dengan upaya membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.Terkadang penyikapan nasionalisme ekonomi hadir pula dalam bentuk pembatasan pilihan lokasi penanaman modal.Kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi di beberapa wilayah memang membutuhkan upaya khusus agar bisa lebih merata. Namun, upaya pemerataan kesejahteraan tidak dapat tercapai dengan memaksakan dibangunnya suatu proyek di wilayah tertentu di Indonesia.

Dengan demikian, tidak perlu ada lagi kecemasan bahwa bangsa kita hanya akan menjadi kuli di negeri  sendiri. Potensi sumber daya alam (SDA), kohesi sosial berupa semangat gotong-royong, dan spirit religiositas yang melekat pada suku-suku bangsa di Indonesia, sejatinya merupakan modal sosial dan kekuatan luar biasa bagi pembangunan nasional kita. Di sinilah esensinya mengapa secara ideologis Pancasila diposisikan oleh para pendiri bangsa sebagai landasan filosofis dan dasar negara, dalam konteks kerangka besar pembangunan nasional,tidak terkecuali pembangunan ekonomi.

Bila kita telusuri secara saksama, Bung Karno dalam tesisnya mengenai Pancasila, mengatakan apabila lima sila dalam Pancasila diperas, akan menjadi trisila, yakni sosio-ekonomi, sosio-nasionalisme, dan ketuhanan. Menurut Bung Karno, apabila trisila itu diperas lagi akan menjadi ekasila, yakni gotong royong.  Sebagaimana diketahui, saat itu berbagai terobosan atau deregulasi ekonomi diberikan oleh negara kepada sekelompok kecil kelompok ekonomi mapan (konglomerasi), dengan asumsi kelompok inilah yang akan memberikan tetesan ke bawah (trickle down effect) kepada kelas ekonomi kebanyakan. Ironisnya, pendekatan seperti ini malah melahirkan kesenjangan (disparitas) ekstrem di antara kelompok kaya dengan masyarakat miskin, kondisi yang kemudian memicu instabilitas politik, bahkan pada akhirnya meruntuhkan eksistensi rezim penguasa saat itu.

Pembangunan ekonomi yang berbasis nasionalisme mengandaikan mutlaknya peran negara dalam melahirkan berbagai regulasi atau kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat kebanyakan, bukan justru memberikan privilese berlebihan kepada sekelompok kecil kaum ekonomi mapan seperti di masa lalu.Peran negara yang dimaksud mesti terefleksikan, misalnya, dalam memberikan kemudahan akses permodalan kepada rakyat kebanyakan (para pelaku usaha kecil) melalui bank-bank pemerintah.

  1. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Sesuai dengan paradigma pancasila dalam pembangunan ekonomi maka sistem danpembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada pancasila. Secara khusus,sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan (sila IPancasila) dan kemanusiaan ( sila II Pancasila).

Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada Sila Keempat Pancasila. Sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan Sistem Ekonomi Indonesia. Dengan demikian menunjuk pada pembangunan Ekonomi Kerakyatan atau pembangunan Demokrasi Ekonomi atau pembangunan Sistem Ekonomi Indonesia atau Sistem Ekonomi Pancasila.

Dalam Ekonomi Kerakyatan, politik/kebijakan ekonomi harus untuk sebesar-besar kemakmuran/kesejahteraan rakyat yang harus mampu mewujudkan perekonomian nasional yang lebih berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat (tidak lagi yang seperti selama Orde Baru yang telah berpihak pada ekonomi besar/konglomerat. Dalam Ekonomi Kerakyatan, Pemerintah Pusat (Negara) yang demokratis berperan memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau meningkatkan kepastian hukum.

Pancasila sebagai dasar negara, maka sila ke-4 yang terdapat pada Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi bangsa, negara dan masyarakat yaitu,  Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupan bentuk paling konkrit dari usaha bersama.

Jika dilihat dari sila Pancasila, sila empat maka dapat diketahui bahwa pada Pancasila menunjukkan pandangan bangsa Indonesia mengenai kedaulatan rakyat dan bagaimana demokrasi dijalankan di Indonesia.

  1. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan dalam bidang ekonomi hanya akan terwujud apabila orang menyadari akan pentingnya keadilan itu sendiri bagi kehidupan, bukan hanya sekedar menyadarinya namun mengamalkannya. Hal pertama yang perlu dicermati dan dipahami adalah landasan hukumnya. Dalam pasal 33 UUD’45 termaksuk 5 ciri sistem perekonomian Pancasila, yakni:

  • Pertama, dalam sistem ekonomi pancasila koperasi adalah sokoguru perekonomian.
  • Kedua, perekonomian Pancasila digerakkan oleh ransangan-ransangan ekonomi, sosial dan yang palin penting adalah moral.
  • Ketiga, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam perekonomian Pancasila terdapat solidaritas sosial;
  • Keempat, perekonomian Pancasila berkaitan erat dengan Persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi.
  • Kelima, sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral dengan tekanan dan desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi.

Ada beberapa hal yang kiranya boleh menjadi solusi bagi perwujudan keadilan dalam bidang ekonomi:

  1. Pertama-tama perlulah dirumuskan apa yang menjadi tujuan suatu usaha untuk menciptakan suatu keadilan ekonomi. Penghapusan ketidakadilan yang paling kasar kami anggap sebagai suatu yang adil yang harus menjadi tujuan pembangunan yang paling pertama. menurut hemat kami, keadilan sekurang-kurangnya menuntut agar diubah struktur-struktur yang memaksa seseorang untuk tetap miskin dan yang membuatnya sedemikian tak berdaya sehingga ia menjadi korban segala macam penindasan. Jadi penghapusan syarat-syarat yang mengabdikan kemiskinan dan penindasan terhadap orang lemah itulah yang kami anggap tujuan terpenting dan paling pertama dalam setiap usaha untuk mengubah masyarakat.
  2. Kiranya perlu diadakan penilaian kembali terhadap fungsi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang cepat justru sering memperkaya mereka yang sudah kaya. Maka perlu diusahakan suatu pertumbuhan ekonomi di mana pembagian hasil-hasilnya yang lebih adil sudah termasuk struktur produksi.
  3. Perlu dipikirkan kembali apa yang seharusnya menjadi tujuan suatu pembangunan yang mau menciptakan prasarana-prasarana bagi perkembangan anggota-anggota masyarakat sebagai manusia-manusia yang utuh.
  4. Ketidakadilan ekonomi sebenarnya telah tertanam dalam struktur proses-proses politik, sosial, budaya dan ideologi suatu masyarakat. Struktur-struktur itu sudah disusun dan terbangun sedemikian rupa sehingga menjamin kelestarian kekuasaan struktur itu, dengan kata lain, menjamin jalur-jalur penghisapan tenaga kerja golongan-golongan bawah dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak mungkin diharapkan pembongkaran struktur-struktur hanyalah berdasarkan kesadaran golongan atas. Tidak mungkin suatu golongan memotong dalam tempat duduknya sendiri. Hanya kalau masyarakat dapat mengartikulasikan diri, dapat menyatakan pendapat, keinginan, kehendak, dan kritik mereka, maka struktur-struktur yang lebih adil dapat tercipta.
  1. Kesimpulan

Etika bisnis Pancasila sebagai pedoman berperilaku bisnis di Indonesia harus berpegang teguh pada upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Bahwa, Pancasila berisi lima sila yang pada hakekatnya berisi lima konsep fundamental, yaitu: konsep Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan (Nasionalisme), Demokrasi (Kerakyatan), dan Kesejahteraan Sosial. Sejatinya, konsep tersebut sejalan dengan prinsip ilmu ekonomi.Bahwa, kedudukan ilmu ekonomi adalah sebagai ilmu moral.Sebagai suatu ilmu moral maka ilmu ekonomi mengenal keadilan, peduli dengan persamaan dan pemerataan, menjunjung tinggi kemanusiaan, serta menghormati nilai-nilai agama.

 

ANALISA KASUS

“Relokasi Kalijodo”

Nama Kalijodo yang terletak di Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara menjadi bahan pembicaraan menarik saat ini. Pasalnya tempat tersebut tak lama lagi akan digusur oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tempat ini dinilai tidak memberikan manfaat sama sekali. Di tempat lokalisasi ini, selain terdapat Pekerja Seks Komersil (PSK), juga dijadikan ladang perjudian.

Ternyata lokalisasi Kalijodo punya nilai sejarah dalam perkembangan kota Jakarta. Dulunya, Kalijodo adalah sebuah lokasi sentral ekonomi yang menghidupkan Jakarta.Asal mula Kalijodo itu sendiri sebenarnya merupakan tempat persinggahan etnis Tionghoa yang mencari gundik atau selir.

Melirik ke beberapa abad silam sekitar tahun 1600-an, Jakarta masih terkenal dengan nama Batavia. Pada masa kekuasaan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), mayoritas penduduk yang ada di sana adalah etnis Tionghoa.

Masyarakat berlatar belakang etnis Tionghoa ini adalah orang-orang yang melarikan diri dari Manchuria.Wilayah yang dulunya terletak di dekat perbatasan Korea Utara dan Rusia ini sedang mengalami perang. Saat melarikan diri ke Batavia, mereka tidak membawa istri, sehingga mereka pun akhirnya mencari gundik atau pengganti istri di Batavia.

Dalam proses pencarian gundik, mereka kerap kali bertemu di kawasan bantaran sungai. Lalu tempat yang dijadikan dianggap menjadi pertemuan pencarian jodoh dinamakan Kalijodo.Dalam bahasa Jawa artinya “Sungai Bertemunya Jodoh”.

Daeng Azis, “Penyelamat” Kalijodo dari Berbagai Rencana Penertiban

Selasa, 16 Februari 2016 | 08:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sosok Abdul Azis (52) atau akrab disapa Daeng Azis, sangat dihormati oleh anak buahnya, juga warga Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara.

Bukan karena tersohor lantaran memiliki perusahaan besar atau memiliki ribuan hektar tanah, Azis dihormati lantaran sikapnya yang tegas dan selalu membela teman.

J (41), salah seorang warga Kalijodo yang enggan diungkap identitasnya, mengungkap sekilas sosok pria yang dikenal sebagai Kepala Keamanan Lokalisasi Kalijodo itu saat puluhan warga mendatangi kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (15/2/2016) siang.

Walau berada jauh di belakang lapisan pengawal, tokoh masyarakat maupun Azis yang melakukan pertemuan dengan Komisioner Komnas HAM, J mengaku sedikit khawatir saat berbincang dan bercerita tentang Bang Daeng.

Sembari menyeruput kopi panas dalam gelas plastik, J mulai bercerita tentang awal mula kedatangan Azis lewat versinya.

Azis diketahui datang ke kawasan Kalijodo sekitar tahun 1970.Kala itu, dia tidak serta-merta terkenal dan dihormati seperti saat ini.

Azis, katanya, harus bekerja sebagai kaki tangan seorang jagoan yang menguasai lapak lokasi prostitusi kala itu.

Lantaran hidup di dunia hitam yang sarat persaingan dan risiko, Azis muda kerap kali terlibat dalam perkelahian, baik satu lawan satu maupun lebih.

Namun, lanjutnya, bukan Azis kalau mudah ditaklukkan.Semua lawan, katanya, segera tertunduk dan justru menjadi teman.

“Daeng itu sebenarnya bukan namanya, tapi itu panggilan buat saudara laki-laki dari bahasa Makassar, panggilan setara ‘abang’ buat orang Betawi atau kalau orang Batak itu kayak ‘uda’.”

“Abang Daeng (Azis) itu orangnya baik, kelihatannya aja seram, tapi sebenarnya enggak, makanya banyak temannya sampai sekarang,” ujarnya.

Berbicara tentang Azis, tambahnya, tidak terlepas dengan sejarahKalijodo sejak lama.

Rencana penggusuran yang terjadi hampir dilakukan setiap gubernur DKI Jakarta, sejak zaman Ali Sadikin hingga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.Namun, kata dia, rencana itu tidak pernah terealisasi lantaran Azis selalu pasang badan.

Bukan hanya sekadar lokasi prostitusi pinggir kota, kata dia,Kalijodo sudah menjadi tumpuan warganya untuk mencari penghidupan.

“Enggak pernah bisa dibongkarnya Kalijodo ya karena semuanya kebagian, perempuannya dapat duit, yang punya kontrakan juga bisa usaha jual minuman (keras).”

“Belum lagi pejabatnya, polisi sama orang pemda, jangan bilang enggak kebagian, karena ada Kalijodo karena mereka (oknum) juga,” ujarnya.

Saat di kantor Komnas HAM, sosok Azis tampak tidak berbeda dengan pria berusia mapan kebanyakan. Memiliki postur badan tinggi sekitar 170 cm, berkulit sawo matang, dan berjalan tegap.

Sosok Azis tidak seseram yang orang bayangkan.Dia justru terlihat modis dibandingkan dengan sejumlah warga dan tokoh masyarakat Kalijodo yang berjalan berdampingan dengannya.

Padanan batik berwarna merah hati, celana bahan, serta sepatu pantofel dan gelang model rantai emas berukuran besar terlihat terlilit di pergelangan tangan kanannya.

Bukan hanya penampilan semata, Azis pun terlihat bergaya dengan mengendarai mobil mewah, Mercedes-Benz bernomor polisi B 471 SSH, miliknya.

Dia juga terlihat tenang dan kerap kali melempar senyuman walaupun didera belasan pertanyaan dan disorot kamera para wartawan yang telah menantinya.

Kalimat yang disampaikannya pun tertata.Dalam satu kesempatan seusai menemui komisioner Komnas HAM, dia meminta keadilan dari Pemprov DKI Jakarta terkait rencana penggusuran yang hendak dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

“Saya datang ke sini untuk mengadukan nasib kami, sebagai warga DKI dan warga negara. Di mana keadilan bagi kami, di mana tanggung jawab negara membelarakyatnya?”

“Kami bukan penjahat, kenapa bawa senjata laras panjang, seharusnya rencana relokasi harus disosialisasikan dengan baik kepada warga Kalijodo, bukan lewat tekanan,” ucapnya.

Terkait rencana penggusuran tersebut, Azis yang datang bersama puluhan warga Kalijodo mengaku siap memasang badan apabila penertiban resmi dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Seusai berdiskusi dengan komisioner Komnas HAM, wargaKalijodo pun menuju kantor DPRD DKI Jakarta untuk kembali meminta bantuan. (dwi)

Analisa Kasus :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam kasus ini, Prostitusi di Kalijodo bila dipandang dari sila pertama sangat bertolak belakang dengan ajaran agama , seperti yang tertuang dalam setiap agama yang diakui di Indonesia sekalipun . Diantaranya pPara perempuan bekerja menjajakan dirinya, padahal kita tahu bahwa setiap manusia diciptakan berdasarkan Citra Tuhan dan Menurut perintahNya hendaknya kita menjaga Bait-AllahNya.Dan juga dalam kasus Kalijodo ini kita mengenal sosok Daeng Azis yang memiliki bisnis gelap yaitu Kafe prostitusi dan juga rumah perjiudian .

  1. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Masyarakat yang berada di Kalijodo bukan hanya semata semua bergerak dalam dunia bisnis gelap.Tetapi sbanyak masyarakat yang menjala rezeki dengan halal sepeti membuka warung makan atau tukang becak namun berdiam diarea Kalijodo.Tetapi juga menjadi korban pengusuran.

Selain itu berdasarkan berita yang disinyalir dari sumber berita yang kami peroleh bahwa pengusuran menurunkan aparat dan alat berat yang tidak biasa, dan terjadi perlawanan serius antara penduduk setempat dengan aparat.

  1. Persatuan Indonesia

Kehadiran sosok Daeng Azis yang melakukan perlawanan terhadap pemda Jakarta untukdilakukan relokasi yang membuat adanya perpecahan diantara rakyat yang setuju dan yang tidak setuju terhadap kebijakan ini.

  1. Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Seperti yang dikutip dalam sumber diatas :

Berbicara tentang Azis, tambahnya, tidak terlepas dengan sejarahKalijodo sejak lama.Rencana penggusuran yang terjadi hampir dilakukan setiap gubernur DKI Jakarta, sejak zaman Ali Sadikin hingga Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.Namun, kata dia, rencana itu tidak pernah terealisasi lantaran Azis selalu pasang badan.

Bukan hanya sekadar lokasi prostitusi pinggir kota, kata dia,Kalijodo sudah menjadi tumpuan warganya untuk mencari penghidupan.
“Enggak pernah bisa dibongkarnya Kalijodo ya karena semuanya kebagian, perempuannya dapat duit, yang punya kontrakan juga bisa usaha jual minuman (keras).”
“Belum lagi pejabatnya, polisi sama orang pemda, jangan bilang enggak kebagian, karena ada
 Kalijodo karena mereka (oknum) juga,” ujarnya.

Oleh karena itu, harusnya para wakil rakyat yang membela kepentingan rakyat banyak malah justru ikut ambil andil dalam esksistensi bertahanya Kalijodo sejak tahun 1970.Oleh Karen itu suatu gerbakan yang hebat yang dilakukan Ahok bahwa berhasil melakukan relokasi kali jodo dengan menumpas berbagai oknum yang terlibat dan menjadi gentar dengan segala ketegasan Ahok.

  1. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pemerintah melakukan kebijakan bahwa yang menjadi korban relokasi Kalijodo anak mendapat ganti rugi berupa Rusun , namun dengan syarat yang memiliki KTP Jakarta. Menurut kelompok kami, pada kasus ini tidak adanya keadilan dimana menjadi sesama korban tetapi secara ganti rugi mereka tidak mendapat apa-apa. Hendaknya terdapat ganti rugi lain semacam uang tuai atau lainnya.

Pembahasan Teori Utilitarisme, Teori Deontologi, Teori Hak, Teori Keutamaan

 

  1. TEORI UTILITARISME

Utilitarisme berasal dari kata latin utilis yang berarti “bermanfaat”. Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan.Menurut perumusan terkenal, dalam rangka pemikiran utilitarisme (utilitarianism) criteria untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan adalah the greatest happiness of the greatest number, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar.Dapat dipahami pula kalau utilitarisme sangat menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya.

  • Dalam Kasus “Relokasi Kalijodo”kebahagiaan terbesar bukan hanya dari para warga yang terelokasi di daerah Kalijodo tetapi semua warga Jakarta. Karena semua warga Jakarta menginginkan daerahnya bersih dari kejahatan dan tidak ada prostitusi yang merusak generasi muda.
  1. TEORI DEONTOLOGI

Istilah “deontologi” ini berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban.Yang menjadi dasar bagi baik buruknya perbuatan adalah kewajiban.Dalam suatu perbuatan pasti ada konsekuensinya, dalam hal ini konsekuensi perbuatan tidak boleh menjadi pertimbangan.Perbuatan menjadi baik bukan dilihat dari hasilnya melainkan karena perbuatan tersebut wajib dilakukan.Tanpa kita sadari sebagai umat beragama, kita berpegang teguh pada Deontologi. Ada kalanya suatu perbuatan dikatakan baik tetapi perbuatan lain dikatakan buruk. Orang yang berpegang teguh pada agama pasti mengatakan bahwa apabila ada suatu perbuatan dikatakan buruk pasti dia akan menjawab bahwa itu dilarang agama.

  • Dalam Kasus “Relokasi Kalijodo”, terdapat banyak bisnis yang dapat dikatakan buruk karena adanya bisnis prostitusi yang sangat besar di daerah ini. Dari sisi agama, hal ini sangat dilarang, apapun alasannya.
  1. TEORI HAK

Dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku.Sebetulnya teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban. Malah bisa dikatakan hak dan kewajiban bagaikan dua sisi dari uang logam yang sama. Hak didasarkan pada martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu teori hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis.Sebagimana halnya dalam pemikiran moral pada umumnya, demikian juga dalam etika bisnis sekarang teori hak diberi tempat yang penting.Dalam hal ini dalam bentuk sekarang hanya malanjutkan perjuangan di bidang sosio-ekonomi yang berlangsung pada masa sebelumnya.Dapat dimengerti, kalau dalam pendekatan teori hak terutama diberikan tekanan pada individu.

  • Dalam Kasus “Relokasi Kalijodo” semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Namun para wanita yang terpaksa bekerja di prostitusi ini mungkin sebenarnya mereka tidak menginginkan pekerjaan ini, tetapi karena mereka ingin memiliki kehidupan yang layak sehingga mereka terpaksa melakukan pekerjaan ini.
  1. TEORI KEUTAMAAN

Dalam teori-teori yang dibahas sebelumnya, baik buruknya perilaku manusia dipastikan berdasarkan suatu prinsip atau norma. Kalau sesuai dengan norma, suatu perbuatan adalah baik, kalau tidak sesuai, perbuatan adalah buruk. Dalam konteks utilitarisme, suatu perbuatan adalah baik, jika membawa kesenangan sebesar-besarnya bagi jumlah orang terbanyak.Dalam rangka deontologi, suatu perbuatan adalah baik, jika sesuai dengan prinsip “jangan mencuri”, umpamanya.Menurut teori hak, perbuatan adalah baik, jika sesuai dengan hak manusia. Disamping teori-teori ini, mungkin lagi suatu pedekatan lain yang tidak menyoroti perbuatan, tetapi memfokuskan pada seluruh manusia sebagai pelaku moral. Teori tipe terakhir ini adalah teori keutamaan yang memandang sikap atau ahlak seseorang. Dalam etika dewasa ini terdapat minat khusus untuk teori keutamaan sebagai reaksi atas teori-teori etika sebelumnya yang terlalu berat sebelah dalam mengukur perbuatan dengan prinsip atau norma.

  • Dalam Kasus “Relokasi Kalijodo” secara keutamaan moral dibalik adanya para PSK terdapat oknum-oknum keamanan/pemerintah yang terlibat di balikbisnis ini. Karena tidak mungkin jika bisnis ini dapat bertahan dari tahun 1970 hingga saat ini, dan baru dilakukan relokasi pada daerah ini. Padahal para oknum-oknum aparat keamanan dan pemerintah ini bertugas untuk menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat, tetapi mereka justru menjadi oknum yang melakukan tindakan yang menyimpang dari norma.

 Kesimpulan

Etika bisnis Pancasila sebagai pedoman berperilaku bisnis di Indonesia harus berpegang teguh pada upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Bahwa, Pancasila berisi lima sila yang pada hakekatnya berisi lima konsep fundamental, yaitu: konsep Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan (Nasionalisme), Demokrasi (Kerakyatan), dan Kesejahteraan Sosial. Sejatinya, konsep tersebut sejalan dengan prinsip ilmu ekonomi.Bahwa, kedudukan ilmu ekonomi adalah sebagai ilmu moral.Sebagai suatu ilmu moral maka ilmu ekonomi mengenal keadilan, peduli dengan persamaan dan pemerataan, menjunjung tinggi kemanusiaan, serta menghormati nilai-nilai agama.

 

 

 

Daftar Pustaka

  1. Buku

Agus Arijanto. 2011. “Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis: Cara Cerdas dalam Memahami Konsep dan Faktor-Faktor Etika bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis”. Jakarta: Grafindo

Saksono Gatut, 2007. Pancasila Soekarno: Cipta Media Jaya.

Yamin, 1971.Sistem Filsafat Pancasila, Jakarta: Kementrian Penerangan.

  1. Internet

http://asyachroni.blogspot.co.id/2011/11/industri-berbasis-etika-bisnis.html

Diakses pada hari Jumat, 19 Februari 2016, pukul 20.44 WIB

http://rahman8194.blogspot.co.id/2013/11/peran-pancasila-dalam-bidang-ekonomi.html

Diakses pada hari Sabtu, 20 Februari 2016, pukul 13.15 WIB

http://www.artikelsiana.com/2015/09/pancasila-sebagai-paradigma-pembangunan.html#

Diakses pada hari Sabtu, 20 Februari 2016, pukul 18.44 WIB

http://elizabethtiaa.blogspot.co.id/2014/10/etika-bisnis-pada-pt-megasari-makmur.html

Diakses pada hari Senin, 22 Februari 2016, pukul 20.23 WIB

https://leonardoansis.wordpress.com/goresan-pena-sahabatku-yono/%E2%80%9Ckeadilan-dalam-bidang-ekonomi%E2%80%9D/

Diakses pada hari Selasa, 23 Februari 2016, pukul 20.37 WIB

http://romancesad.blogspot.co.id/2013/09/pancasila-sebagai-paradigma-pembangunan.html

Diakses pada hari Rabu, 24 Februari 2016, pukul 16.32 WIB

https://firmanchkusuma.wordpress.com/2011/11/03/etika-bisnis-2/

Diakses pada hari Rabu, 24 Februari 2016, pukul 20.29WIB

http://kakdzul.blogspot.co.id/2010/12/pancasila-sebagai-sumber-etika.html

Diakses pada hari Rabu, 24 Februari 2016, pukul 20.37 WIB

http://library.unej.ac.id/client/en_US/default/search/asset/897?qu=KUWAT&ic=true&ps=300

Diakses pada hari Jumat, 26 Februari 2016, pukul 13.21 WIB

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s